Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan integrasi Program Multiguna yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan sinkronisasi antara program jaminan kesehatan lokal dan nasional demi mewujudkan cakupan semesta (universal coverage) pada 2019 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini menelaah bagaimana pengalihan manajemen, pola kepesertaan, skema pembiayaan, dan paket manfaat Program Multiguna dapat diformulasikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang mencakup pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis dilakukan terhadap aspek kebijakan, manajemen, sosial, pembiayaan, dan manfaat, serta tantangan dan hambatan integrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Program Multiguna memiliki kesesuaian prinsip dengan JKN, seperti sasaran masyarakat miskin dan prinsip nirlaba, namun perbedaan sistem pembayaran dan mekanisme kepesertaan menjadi hambatan dalam proses integrasi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan transisi yang jelas dari Pemkot Tangerang, harmonisasi regulasi lokal dengan regulasi nasional, serta peningkatan kapasitas institusi dalam mengelola perubahan sistem. Dengan formulasi yang tepat, integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Tangerang secara berkelanjutan dalam kerangka JKN. Kata kunci: Kebijakan kesehatan, Program Multiguna, JKN, BPJS, integrasi sistem, Kota Tangerang.